Penegakan Hukum Lamban, Komisi III Bentuk Panja JIS
07-07-2014 /
KOMISI III
Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan mengawal proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap siswa di Jakarta International School (JIS). Kesepakatan itu diambil setelah menghimpun masukan dari sejumlah pihak termasuk melakukan kunjungan lapangan ke JIS.
"Pembentukan Panja JIS karena masalah pedofilia ini telah meresahkan masyarakat dan proses penyidikannya berlarut-larut. Kasus ini terjadi di sekolah internasional di Jakarta yang tentunya menjadi sorotan dunia. Pembentukan Panja dalam rangka fungsi pengawasan dewan, mendorong semua pihak lebih serius menangani kasus ini," kata anggota Komisi III Harry Witjaksono usai rapat internal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/14).
Sejauh ini lanjutnya Komisi III sudah meminta penjelasan dari Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini, mendengar keterangan orang tua korban dan melakukan kunjungan spesifik ke lokasi sekolah JIS. Harry menekankan penanganan yang tepat, sanksi yang menjerakan diperlukan agar kasus seperti ini tidak terjadi di tempat lain.
Bicara pada kesempatan yang berbeda anggota Komisi III dari FPDIP M. Nurdin menyebut pilihan membentuk panja lebih memungkinkan dari pada pansus (panitia khusus). Apabila diperlukan Panja JIS yang dibentuk Komisi III bisa berkoordinasi dengan komisi terkait yang juga membentu panja sesuai dengan bidang mereka.
"Kita ingin mengungkap permasalahan kenapa kok sepertinya tertahan. Kita ingin tahu apa hambatannya, apa masalah pidana atau non pidana. Panja bisa segera bekerja apabila diperlukan kita bisa bersidang pada masa reses nanti," tuturnya.
Selain Komisi III yang membidangi masalah hukum, komisi lain juga memberi perhatian pada kasus ini diantaranya Komisi VIII yang fokus pada perlindungan pada anak dan Komisi X yang membidangi masalah pendidikan. (iky)/foto:iwan armanias/parle.
